Kejahatan Seksual

Baru-baru ini berbagai kasus mengenai kejahatan seksual mulai bermunculan. Sebenarnya seberapa besarkah sebetulnya tingkat kejahatan kesusilaan ini di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya? Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, jumlah kejahatan kesusilaan (perkosaan dan percabulan) di Indonesia pada tahun 2010-2014 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 5.102 kasus, menurun menjadi 4.850 kasus pada tahun 2013, tetapi meningkat pada tahun 2014 menjadi 5.499 kasus. Berikut statistik kriminal dari tahun 2010-2014:[1]

 

kejahatan

Jumlah kasus kejahatan kesusilaan pun jika dibandingkan dengan kejahatan narkotika, korupsi, penipunan, dan penggelapan juga masih tergolong rendah. Jadi yang muncul di pikiran saya ketika melihat masyarakat teriak-teriak hukuman mati atas kejahatan ini, apakah sudah sangat urgent? Karena jika kembali ditilik dari kacamata hukum pidana, sebetulnya pidana itu (hukuman mati) diberikan atas dasar balas dendam atau hanya ingin agar sistem hukum pidana yang ditegakkan? Karena salah satu asas dalam hukum pidana menyatakan bahwa pidana digunakan sebagai sarana terakhir dalam hal penegakan hukum, apabila sudah tidak ada jalan lain lagi (ultimum remedium). Pidana bukanlah ajang untuk balas dendam, definisi pidana adalah sebagai berikut:[2]

  • Pidana hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa;
  • Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mewakili negara;
  • Pidana merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku tindak pidana;
  • Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Oleh karena definisi dan tujuan pidana juga sebetulnya untuk memberikan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan[3], maka terang bahwa pidana tidak boleh digunakan sebagai sarana yang terdepan dalam penegakan hukum. Tetapi apabila suatu tindakan benar-benar telah sangat merugikan menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka pidana dapat dijadikan pilihan utama (primimum remedium) dalam menyelesaikan suatu pelanggaran atau kejahatan yang bersifat pidana.[4]

Pemidanaan yang seberat-beratnya tidak selalu dapat menurunkan tingkat kejahatan. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas dari hukum pidana. Pada zamannya seorang pencopet tetap melancarkan aksinya di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati 24 penjahat.[5] Jadi seberat apa pun pidananya yang dijatuhkan atas suatu kejahatan, menurut saya tidak akan menjadikan hukum pidana efektif untuk memberantas kejahatan itu.

Saya setuju dengan tulisan Douglas Husak tentang Overcriminalitation – The Limits of the Criminal Law:

“…But punishment is deserved only when it is just, and my ambition is to demonstrate that a great many of punishments we impose are unjust.

But is the vast amount of punishment we inflict really necessary to achieve a greater social good – like crime reduction?

To my mind, the greater barrier is that relatively little of conduct proscribed by criminal laws is directly protected by plausible theory of human right.

Sekarang yang menjadi fokus bukanlah seberapa keji pelaku pembunuhan Eno si gadis cangkul atau Yuyun yang menjadi korban pembunuhan sadis para pelaku, dan gadis 19 tahun yang diperkosa hingga tidak waras, fokusnya adalah apakah hukum pidana kita saat ini dilindungi langsung oleh teori yang masuk akal dari hak asasi manusia? Jika belum, maka harapannya adalah pembaharuan KUHAP yang saat ini sedang dikerjakan. Akankah dapat KUHAP menjadi lebih baik dari saat ini? Berikut pembaharuan RUU KUHAP.

Menurut Presiden Joko Widodo dalam akun Facebooknya, ia menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Beliau akan mengeluarkan Perpu sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah ditandatangani. Selain pembaharuan RUU KUHAP, semoga Perpu ini juga dapat dijadikan tumpuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana, yang lebih baik lagi.

Tulisan ini hanya berupa asumsi-asumsi dan juga gagasan, silahkan berikan komentar dan buah pemikiran terkait kasus yang penulis angkat.

Daftar Isi:

[1] Erna Dewi, 2012, Hukum Penintensier Dalam Perspektif, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hlmn 5

[2] Ibid, hlmn 11

[3] Badan Pusat Statistik 2015, Nomor Publikasi 04330.1502, hlmn 23-24.

[4} http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i

[5] Topo Santoso, 2006, Kriminologi, Jakarta: Grafindo Persada, hlmn 4.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s