Tata Cara Pendaftaran Waralaba (Franchise)

Kriteria waralaba (Psl 3 PP 42/07):

  1. Memiliki ciri khas usaha;
  2. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
  3. Memiliki standar atas pelayanan barang dan/atau jasa yang ditawarkan & dibuat secara tertulis;
  4. Adanya dukungan yang berkesinambungan;
  5. HKI yang sudah terdaftar.

Mcd

Courtesy of: Wikipedia

(Psl 4 PP 42/2007) Waralaba diselenggarakan berdasarkan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi dan Penerima waralaba. Namun sebelum pelaksanaan perjanjian yang klausulnya dijelaskan dalam (Psl 5 PP 42/07), berdasarkan Permendagri 5/M-Dag/Per/8/2012 Psl 4(1), terlebih dahulu Pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus[1] penawaran waralaba minimal 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba. Prospektus waralaba terdapat dalam Psl 7 (2) PP 42/07.

Permohonan prospektus waralaba sesuai dengan Psl 12 PP 42/07 diajukan dengan melampirkan dokumen:

  1. Fotokopi prospektus [2]
  2. Fotokopi legalitas usaha (SIUP & SITU).[3]

Untuk mendaftarkan waralaba yang anda miliki, pertama anda harus memiliki rincian standar pelayanan yang dibuat secara tertulis dan mendaftarkan waralaba anda di direjen HKI yang perwakilannya di wilayah-wilayah berada di Kementrian Hukum dan HAM.[4]

Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 (dua):

  1. Hak cipta (copy right);
  2. Hak kekayaan industry (industrial design);
    1. Patent
    2. Industrial design;
    3. Merek (trademark);
    4. Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);
    5. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);
    6. Rahasia dagang (trade secret).

Pasal 7 UU Merek, syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:[5]

  1. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
  2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
  3. Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
  4. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
  5. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;
  6. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
  7. Bukti pembayaran biaya permohonan.

Berdasarkan PP 23/93: Setiap permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib dilengkapi dengan:

  1. Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
  2. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;[6]
    1. Ukuran etiketnya adalah 9×9 cm & 2×2 cm.
    2. Apabila etiket berwarna maka harus disertakan juga yg tidak berwarna.
  3. Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
  4. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri;
  5. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
  6. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Penerima waralaba harus memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)[7]mendaftarkannya ke kantor dinas perdagangan[8] [9]dengan mengisi formulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B-2 (Psl 10 (3) Permendagri 53/M-DAG/PER/8/2012) dengan ditandatangani pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan dengan mengisi formulis dalam Lampiran IV Pemendagri.

Kutipan:

[1] Sesuai dengan Psl 10 PP 42/07

[2] A printed document that advertises or describes a school, commercial enterprise, forthcoming book, etc., in order to attract or inform clients, members, buyers, or investors. (Google Translate)

[3] http://bayuajitanoyo.blogspot.co.id/2015/11/jenis-legalitas-usaha-dan-contoh-dari.html

[4] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55fe6e132fa14/cara-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual

[5] Ibid

[6] Psl 4 PP 23/93

[7] Keluar dalam 2 hari kerja, sesuai dengan Lampiran V Permendagri

[8] Psl 23 Permendagri (Waralaba Luar Negeri): Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan STPW dalam Psl 9 (2), 10 (2) kepada Koordinator dan Pelaksanaan Unit Pelayanan Perdagangan – Kementrian Perdagangan.

[9] Psl 24 Permendagri (Waralaba Dalam Negeri): Didelegasikan kepada Gubernur DKI dan Bupati/Walikota di
seluruh wilayah Indonesia.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Hukum, Nulis, Share dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s