Putusan Kasus Ahok

Bagi yang ingin mendownload putusan kasus Ahok namun mengalami kendala ketika mendownload PDF, silahkan download putusannya di sini dan juga eksepsinya di sini. Saya tetap berpegang kepada argumen saya dari awal terkait kasus ini yang saya tuangkan dalam tulisan saya yang berjudul Penistaan Agama. Saya juga sebagian sependapat dengan pendapat senior saya yang mengajari saya di Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Robertus Robet, dalam tulisannya di sini. Berikut pendapat beliau:

Argumen ini sebenanya secara ironis membuka selubung penggunaan pidana penodaan agama dalam sejarah politik hukum di Indonesia yakni bahwa dalam kasus yang sensitif, hukum bekerja untuk mengakomodasi tuntutan dan memuaskan keinginan jumlah orang yang lebih banyak. Di sini, kebenaran adalah apa yang dikatakan oleh orang banyak. Keadilan adalah apa yang bisa memuaskan orang banyak.

Keberpihakkan hukum terhadap suatu golongan tertentu sangat dapat berpotensi untuk menimbulkan sifat kolektivitas yang sepertinya bersandar pada ideologi socialism, di mana negara bisa berubah menjadi negara kolektif yang memunculkan orang-orang yang relativize.

ahok-usap-keringat_20161201_183318

courtesy of Tribunnews.com

Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara hukum, seperti yang tertulis dalam UUD’45, dan salah satu syarat dari negara hukum adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), namun HAM yang dimaksud di sini adalah bukan HAM yang tidak punya batasan. HAM yang dimaksud dalam negara hukum adalah HAM yang sepenuhnya menghormati dan tunduk pada bentuk negara kita yang Republik yaitu sebuah bentuk negara yang dengan jelas memisahkan kepentingan publik (res publica) dan kepentingan privat (res privata). Jika HAM tidak memiliki batasan, maka akan berbenturan dengan pengertian negara hukum itu sendiri dan juga bentuk negara kita.

Sistem pemerintahan kita adalah demokrasi yang juga menjunjung tinggi HAM sebagai salah satu elemen/tiang penopangnya. Kenapa saya sangkutkan HAM dengan kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)? Karena ada beberapa orang yang mempertanyakan kebebasan berbicara (freedom of speech) di Indonesia dengan munculnya kasus ini yang penjelasannya sudah saya nyatakan di atas. Menurut saya kasus Ahok adalah bentuk gerilya orang-orang lama yang ingin menjadikan negara ini negara Islam dan menghapus ideologi Pancasila yang sudah ditanamkan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa sebelumnya. Menurut saya Soekarno adalah orang yang sangat demokratis sekali dan ia percaya bahwa kesatuan di Indonesia akan tetap utuh. Menurut saya, orang-orang yang berpandangan Pan-Islamist-lah yang ingin meruntuhkan semua yang dibangun oleh the founding father. Dan oh iya, apakah hukum bisa mati? Menurut saya tidak. Karena hukum akan selalu akan ada selama masyarakat ada, namun apakah hukum itu berubah bentuk, itu soal lain.

Keadilan bisa dipertanyakan melalui applied ethic. Kenapa? Karena, menurut saya, keadilan masih ada di wilayah moralitas. Keadilan, menurut saya, keduanya bisa diuji melalui 3 teori:

  1. Utilitarism: konsekuensi praktikal dari suatu kebijakan harus memberikan kebahagiaan yang paling besar.
  2. Deontological ethics: tujuan harus berdasar pada hukum (natural law) sebagai sesuatu yang ‘benar’.
  3. Virtue ethics: Tindakan yang benar dipilih karena sesuai sebagai agen ‘kebaikan’.

Jadi sedikit banyak ada peran reasoning menentukan keadilan. Reasoning diperlukan untuk menentukan pembenaran terhadap suatu hal; kenapa sesuatu benar dan yang lain salah dan apakah yang memberikan seseorang hak untuk memberikan pembenaran atas tindakannya. Menurut saya reasoning itu yang melahirkan keadilan di dalam moralitas.

Saya sependapat dengan peraturan yang tidak adil harus diubah, seperti yang dinyatakan oleh John Rawls dalam bukunya Theory of Justice:

Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of
thought. A theory however elegant and economical must be rejected or
revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient
and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.

Tapi peraturan mengenai sistem peradilannya, bukan mengenai hukum.

J.E. Sahetapy: Hukum dalam kemandiriannya secara inheren tidak ada sangkut pautnya dengan keadilan dan kebenaran. Hukum tidak lain dan tidak bukan hanya suatu sarana saja pada perintah atau dalam tangan-tangan berkuasa untuk mengarahkan cara berpikir dan bertindak untuk tiba di tujuan yang hendak dicapai. Lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu menurut hemat saya keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh hukum melainkan oleh peradilan.

Semua yang saya tulis di atas adalah pendapat pribadi saya, silahkan berikan pendapat lain jika kurang setuju. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Hukum dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s